Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah melakukan mitigasi terkait Haji 2026 Indonesia. Permintaan ini muncul menyusul eskalasi konflik Timur Tengah setelah serangan AS-Israel ke Iran.
Puan menekankan semua pihak, termasuk Departemen Haji dan Umrah, harus menyiapkan langkah antisipasi agar penyelenggaraan haji tahun ini tetap aman dan lancar.
DPR RI Dorong Mitigasi Haji 2026 Indonesia
Puan menegaskan DPR akan mengawasi kebijakan haji agar jemaah Indonesia tetap nyaman dan aman.
“Kami meminta seluruh pihak terkait melakukan penilaian dan mitigasi atas situasi yang sedang terjadi,” ujar Puan di lingkungan Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Fokus utama Puan adalah keselamatan jemaah. Ia berharap penyelenggaraan haji tahun ini tidak terganggu oleh ketegangan geopolitik.
Pemerintah dan Kemenhaj Pastikan Persiapan Haji Tetap Lancar
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan persiapan Haji 2026 Indonesia berjalan sesuai agenda.
Dia menambahkan pihak Saudi juga telah menyiapkan semua fasilitas dengan baik untuk jemaah Indonesia.
“Hingga hari ini, persiapan tetap on schedule. Suasana di Tanah Suci masih baik, meski kami tetap menyiapkan skenario terburuk bila konflik terus berlanjut,” ujar Gus Irfan di Parlemen, Rabu (11/3).
Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
Puan menegaskan DPR akan terus melakukan kajian dan pengawasan untuk memastikan keselamatan jemaah. Semua langkah mitigasi bertujuan memberikan kenyamanan maksimal bagi calon jamaah.
“DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan penilaian dan langkah yang diperlukan agar jemaah tetap aman dan nyaman dalam ibadah hajinya,” kata Puan.
Kesimpulan: Haji 2026 Tetap On Schedule
Meskipun konflik Timur Tengah meningkat, pemerintah dan DPR memastikan Haji 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Langkah mitigasi dan pengawasan ketat menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
